derapjambi.co_batanghari – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masuk ke dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk pemerintah untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif. Peran dari Kementerian ATR/BPN sendiri akan difokuskan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10).
Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025 lalu. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga Pokja, dengan masing-masing fokus pekerjaan.
Fokus Kementerian ATR/BPN bukan hanya percepatan RDTR, namun juga integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menekankan bahwa percepatan digitalisasi melalui OSS penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh RDTR yang belum masuk ke dalam OSS.
“Dari 668, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum (terintegrasi) OSS segera ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Nusron.
Sebagai pemimpin rapat kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja. “Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.
Adapun hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat ini, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati. Turut hadir mengikuti rapat, sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. (net_red)
