derapjambi.co_jambi – Gubernur Jambi, Dr. H.Al Haris, S.Sos, MH menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Senin pagi untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi, seluruh fraksi memberikan pandangan, masukan, dan catatan kritis mengenai usulan perubahan APBD 2025. Fraksi-fraksi tersebut menyoroti berbagai isu, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah, sebagai bentuk komitmen dalam mengawal pembangunan.
Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasinya atas perhatian serius yang diberikan oleh dewan. Ia menegaskan bahwa semua masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan penting untuk menyempurnakan dokumen perubahan APBD 2025.
“Pemprov Jambi menyambut baik seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Pandangan ini menjadi acuan penting dalam menjaga kualitas perencanaan dan memastikan bahwa perubahan APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya Senin (08/09).
Gubernur menambahkan, Pemprov akan segera memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh dewan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arah kebijakan perubahan APBD. “Kami akan segera menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dewan agar semuanya jelas, sehingga ada kesinambungan,” tambahnya.
Menurut Gubernur, catatan dari fraksi-fraksi DPRD mencerminkan komitmen bersama untuk mengawal pembangunan daerah. Ia menilai perhatian dewan ini sangat positif karena menyentuh semua aspek penting.
Pada kesempatan yang sama, Al Haris menegaskan kesiapan pemerintah untuk bersikap transparan terkait program-program dalam perubahan APBD 2025. Ia menambahkan bahwa arah kebijakan tahun ini tetap berfokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meski demikian, beberapa fraksi menyoroti tantangan yang dihadapi Pemda, seperti penurunan pendapatan daerah sebesar 2,6 persen. Fraksi-fraksi tersebut menilai hal ini perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menghambat target pembangunan yang telah ditetapkan.
Rapat paripurna ini diharapkan dapat menjadi momentum sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jambi. Pemprov Jambi bersama DPRD berkomitmen untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi dalam mengawal setiap program pembangunan daerah.(net_red)
