derapjambi.co_jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Rabu (08/04).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memaparkan berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025, sekaligus menegaskan arah kebijakan strategis untuk tahun mendatang.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa seluruh capaian pembangunan merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
“Berbagai capaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak, sekaligus menjadi dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan pada tahun berikutnya,” ujar Al Haris.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Jambi mencatat capaian positif dalam penanganan tuberkulosis (TBC) dengan angka keberhasilan pengobatan mencapai 87 persen, mendekati target nasional 90 persen dan menempatkan Jambi di peringkat ke-9 nasional.
Untuk mempercepat eliminasi TBC, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Eliminasi TBC serta mengoptimalkan penggunaan Tes Cepat Molekuler di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
Kemajuan juga terlihat dalam upaya eliminasi malaria, di mana 8 dari 11 kabupaten/kota atau 72,72 persen wilayah di Jambi telah dinyatakan bebas malaria. Sementara tiga daerah lainnya, yakni Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin, masih dalam proses percepatan melalui penguatan surveilans dan intervensi berbasis wilayah.
Di bidang kesehatan ibu dan anak, prevalensi ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) berhasil turun dari 10,3 persen menjadi 9,6 persen, melampaui target nasional sebesar 9,7 persen.
Meski demikian, angka stunting masih menjadi perhatian serius setelah meningkat menjadi 17,1 persen pada 2025, meskipun tetap lebih rendah dibanding angka nasional yang berada di angka 19,8 persen.
“Intervensi gizi serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak akan menjadi prioritas utama pada tahun 2026,” tegasnya.
Sementara itu, pelayanan di RSUD Raden Mattaher terus dibenahi, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Permasalahan keterbatasan tempat tidur yang sempat menjadi sorotan, menurut gubernur, kini telah teratasi sepenuhnya.
Di sektor pendidikan, realisasi anggaran tahun 2025 menunjukkan capaian menggembirakan dengan 95,47 persen secara keuangan dan 99,79 persen secara fisik. Bahkan, mandatory spending pendidikan mencapai 33 persen, melampaui batas minimal yang ditentukan.
Capaian lainnya terlihat dari meningkatnya tingkat penyerapan lulusan SMK menjadi 86,86 persen, naik 5,26 poin dibanding tahun sebelumnya, seiring penguatan program link and match dengan kebutuhan dunia industri.
Pemprov Jambi juga telah menyalurkan beasiswa kepada 446 mahasiswa dan dosen, serta memberikan bantuan pendidikan kepada 4.800 siswa SMA/SMK/SLB.
Selain itu, sebanyak 40.762 anak dalam kategori Angka Tidak Sekolah (ATS) menjadi fokus intervensi lanjutan melalui program afirmasi khusus pada 2026.
Dalam bidang infrastruktur dan ekonomi, Al Haris menegaskan arah pembangunan Jambi sebagai “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi di Sumatra”, dengan fokus pada hilirisasi dan diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.
Penanganan jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo juga telah dilakukan secara bertahap sejak Februari 2026, termasuk melalui dorongan skema Inpres Jalan Daerah.
Pada sektor pertambangan, dari total 86 perusahaan berizin, tercatat 31 perusahaan aktif berproduksi sepanjang 2025.
Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba mencapai 100 persen sesuai target APBD, dengan total lebih dari Rp112 miliar.
Sementara itu, pembangunan jalan khusus batubara oleh PT Inti Bangun Sarana telah mencapai progres 86 persen.
Dari sisi fiskal, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD 2025 tercatat sebesar 43,03 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 51,76 persen pada 2026.
Optimalisasi PAD dilakukan melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan aset daerah berbasis sistem digital.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Provinsi Jambi juga mencatat peningkatan predikat Reformasi Birokrasi dari B menjadi BB, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap pelayanan publik.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan terhadap LKPJ 2025.
“Seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan demi mewujudkan Jambi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera,” tutupnya (net_red)
