derapjambi.co, Tanjabbar, – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Wabup Tanjabbar), H. Hairan, SH mengikuti kegiatan Sosialisasi Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), Senin (08/05/23).
Kegiatan diikuti secara virtual dari ruang Bupati tersebut, turut di ikuti Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala OPD terkait, Kabag PBJ dan kegiatan ini juga di ikuti Pemerintah Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi secara virtual.
Dalam sambutannya Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Edi mengatakan SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
“Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris,” terangnya.
“SPI Maksimal, Monitoring Center For Prevention (MCP) meningkat, pencegahan korupsi dapat optimal,” ujarnya.
Dijelaskannya, Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari berbagai kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.
Dalam sosialisasi tersebut, Tenaga Ahli SPI 2023 juga ikut memberikan penjelasan teknis tentang penilaian integritas mulai dari jumlah responden, metode pengumpulan populasi.
“SPI melibatkan pegawai di instansi (internal), penerima layanan, perizinan, mitra kerja sama, vendor pengadaan (eksternal) dan auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Akademisi (eksperd/ pemangku kepentingan). Survei berjalan melalui tiga pendekatan yaitu Survei Daring (online) melalui Whatsapp dan email blast, Computer Assissted Personal Interview (CAPI). Sedangkan, untuk instansi yang lokasinya memiliki keterbatasan infrastruktur, dan survei menggunakan QR Code untuk responden partisipatif,” jelasnya. (Sul)
