derapjambi.co_muarojambi – Puluhan Kepala Desa hari ini menggelar pemilihan Ketua Forum Kades tingkat Kabupaten Muaro Jambi.
Pemilihan Ketua Forum Kades tingkat Kabupaten Muaro Jambi ini digelar di ruang Aula Kantor Pemerintahan dan Masyarakat Desa (DPMD) Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti.
Pantauan di lokasi pemilihan, terdapat Dua Kades yang mengikuti pencalonan sebagai Ketua Forum, yakni Kades Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota, A. Rasyid dan Kepala Desa Niaso Kecamatan Marosebo, Sarkoni.
Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (DPMD) Syaifullah saat dikonfirmasi mengatakan, peserta yang memiliki hak suara berjumlah 44 orang, namun yang hadir menggunakan hak suaranya hanya 35 orang.
“Masing-masing Kecamatan mengutus empat orang perwakilannya, mereka yang memilih siapa yang layak menjadi Ketua forum,” ucapnya.
Setelah dilakukan penghitungan surat suara, diketahui Sarkoni Kepala Desa Marosebo mendapatkan perolehan suara sebanyak 28 suara, sementara A. Rasyid memperoleh 8 suara.
“Dari 44 suara itu, ternyata yang menggunakan hak suaranya ada 35 orang, dan 9 suara batal karena orangnya tidak hadir. Dengan demikian terpilih sebagai ketua Forum Kades Kabupaten adalah Sarkoni Kades Niaso Kecamatan Marosebo,” tuturnya.
Ketua terpilih, Sarkoni saat ditemui awak media usai pemilihan mengucapkan terimakasih kepada rekan rekan Kepala Desa yang telah memberikan amanah kepada dirinya untuk menahkodai Forum Kades Muaro Jambi.
“Terimakasih kepada para Kades yang hadir hari ini. Niat saya kedepan sama sama kita memajukan Kabupaten yang kita cintai ini.
Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono menekankan bahwa Forum Kepala Desa (Kades) jangan dimanfaatkan sebagai wadah politik jelang Pemilu 2024 mendatang.
Sekda Budhi berharap, dengan terbentuknya forum kepala desa ini, akan dapat mempermudah penyampaian informasi. Terlebih lagi agar adanya sinergitas antara Pemda dan Pemdes.
“Dengan adanya forum ini, para Kepala Desa bisa saling bertukar pengalaman, bertukar informasi dalam memajukan desanya masing-masing,” katanya (12/01)
Namun perlu diingat, kata Sekda, forum ini tidak dibawa-bawa untuk kegiatan politik. Terlebih lagi jelang kontestasi politik 2024 mendatang, baik itu Pemilu maupun Pilkada.
“Karena kita itu wajib untuk netral dalam pesta demokrasi. Kedudukan dia sebagai kepala desa dia harus bersifat netral baik untuk Pileg maupun Pilkada,” tegasnya.
Jika nantinya ada Kades yang terlibat politik praktis tentu akan adanya sanksi. Hal ini akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. “Ada sanksi. Itu sudah ada regulasinya itu kalau berpihak,” tukasnya. (red)
