derapjambi.co_tanjabbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menggelar Rapat Paripurna Pertama pada Senin (17/03).
Rapat ini membahas dua agenda utama, yaitu Penyampaian Penjelasan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta Penyampaian Nota Pengantar Dua Raperda Pemerintah Daerah oleh Bupati Tanjab Barat.
Selain itu, rapat juga membahas Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjab Barat untuk tahun anggaran 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, H. Muh. Sjafril Simamora, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Hasan Basyri Harahap, SH. Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, beserta Wakil Bupati.
Dalam pidatonya Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat M.Ag, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Tanjab Barat atas terselenggaranya rapat paripurna pertama ini. Ia menegaskan komitmen Pemda untuk terus bekerja sama dengan DPRD dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara Pemda dan DPRD dapat terus terjalin demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tanjab Barat,” pungkasnya
Dalam sambutannya Sjafril Simamora menjelaskan bahwa rapat paripurna pertama ini merupakan tindak lanjut dari surat Ketua Bapemperda DPRD Tanjabbar Nomor 170/6/Bapemperda/2025 tanggal 17 Februari 2025, serta surat Bupati Tanjab Barat Nomor 100.3/149/HKM/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan Nomor 100.3/296/HKM/2025 tanggal 10 Maret 2025. Surat-surat tersebut berkaitan dengan penyampaian Raperda dan hasil rapat Bamus DPRD Tanjabbar pada 10 Maret 2025.
“Agenda pertama rapat paripurna ini adalah penyampaian penjelasan dua Raperda inisiatif DPRD oleh Bapemperda serta penyampaian nota pengantar dua Raperda Pemda oleh Bupati Tanjab Barat,” ujar Simamora.
Setelah menyelesaikan agenda pertama, DPRD Tanjab Barat melanjutkan rapat dengan agenda kedua, yaitu penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati tahun anggaran 2024. Simamora menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari proses pertanggungjawaban kinerja Pemda kepada publik, pungkasnya
Rapat paripurna pertama ini menjadi momentum penting dalam proses legislasi dan pertanggungjawaban kinerja Pemda Diharapkan, Raperda yang dibahas dapat segera disahkan menjadi Perda, sementara LKPJ Bupati dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah ke depan (net_red)
