derapjambi.co_batanghari – Pentingnya menjalin sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat guna untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang di daerah.
Hal inilah yang dilakukan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief. Dirinya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk kemajuan Kabupaten Batanghari Batanghari.
Karena, jika daerah tidak melakukan sinergitas dengan pemerintah pusat, maka juga akan membuat program daerah tidak berjalan dengan maksimal.
Seperti kemarin, Rabu (16/04) didampingi oleh Asisten dan Kepala OPD teknis, Fadhil Arief melaksanakan audiensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Batanghari Fadhil Arief mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat yang terletak di jalan lintas Jambi Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian.
Usulan membangun Sekolah Rakyat ini dengan luas lahan 5 hektare dan fasum pendukung seperti rumah ibadah, ruang kelas, gedung dan sumur telah tersedia.
Pemerintah Kabupaten Batanghari berharap kepada Kementerian Sosial menjadikan Batanghari sebagai salah satu penerima manfaat dari program tersebut.
” Kita mengusulkan kepada Menteri Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dengan pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi;” jelas suami Zulva itu.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang miskin ekstrem.
Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school).
Tujuannya adalah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa.
Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau lebih akrab disapa Gus Ipul mengatakan, saat ini banyak kepala daerah yang mulai mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan, Kemensos sangat terbuka bagi daerah yang siap mendukung program Sekolah Rakyat, terutama dalam penyediaan lahan minimal lima hektare untuk pembangunan sekolah.
Gus Ipul pun mempersilakan para kepala daerah untuk mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen (gune)
